Analisis yuridis kewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (DPR RI) dalam melakukan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Analisis yuridis kewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (DPR RI) dalam melakukan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah

Text

Analisis yuridis kewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (DPR RI) dalam melakukan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah

Diana Fiki Fik - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

002-HKM-2019 2019 DIA a My Library Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 2019 DIA a
Penerbit: Bengkulu : Universitas Dehasen., 2019
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 2019 DIA a
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar